IndeksSultra.com, Kendari- Kolaborasi antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sultra diperkuat melalui pertemuan lintas sektoral.
Hal itu ditandai dengan kunjungan silaturahmi Kepala Kanwil ATR/BPN Sultra Achmad, S.ST., M.H., ke Mapolda Sultra, Rabu 16 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Achmad didampingi mantan Kakanwil ATR/BPN Sultra Budi Hartanto, S.SiT., M.H., QRMP. Rombongan diterima Wakapolda Sultra Brigjen Pol Budi Hermawan, S.I.K., bersama sejumlah pejabat utama Polda Sultra.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan Achmad sebagai pejabat baru yang memimpin Kanwil ATR/BPN Sultra. Selain mempererat hubungan kelembagaan, agenda itu juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan koordinasi antara kedua institusi.
Kerja sama Polda Sultra dan Kanwil ATR/BPN dinilai penting dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan persoalan pertanahan, terutama ketika permasalahan tersebut bersinggungan dengan aspek hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa maupun konflik di tengah masyarakat.
Kanwil ATR/BPN Sultra memiliki berbagai tugas di bidang pertanahan, mulai dari survei dan pemetaan, penetapan hak serta pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan dan pengembangan pertanahan, hingga pengendalian dan penertiban tanah.
Selain itu, ATR/BPN juga memiliki kewenangan dalam penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam konteks tersebut, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Penguatan komunikasi lintas sektoral diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan pertanahan secara profesional dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Polda Sultra dan Kanwil ATR/BPN Sultra sepakat menjaga komunikasi serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Sinergi kedua lembaga diharapkan dapat mendukung kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan serta turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tenggara.
Komentar