IndeksSultra.com, Kendari- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong komoditas kakao Kabupaten Kolaka Utara tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah.
Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK ingin membangun rantai pasok kakao yang mampu menghasilkan produk berkualitas sekaligus memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Penguatan ekosistem tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis di Learning Center Kantor OJK Sultra. Sebanyak 43 perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, lembaga pembiayaan, lembaga jaminan sosial dan pihak offtaker terlibat dalam pembahasan.
Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, OJK, Bank Indonesia Sultra, Bank Sultra, PNM, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan serta PT Comextra Majora sebagai offtaker.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan pengembangan kakao Kolaka Utara memiliki basis produksi yang kuat. Dengan produksi mencapai 62.260 ton per tahun dan luas perkebunan 78.969 hektare, komoditas tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih kompetitif.
“Komoditas kakao merupakan komoditas prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029,” jelasnya.
Dikatakkan, sebelumnya mengimplementasikan PED komoditas kakao sukses dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan.
“Kini kami memperluas cakupannya ke Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki potensi sangat besar yaitu mencatatkan total produksi mencapai 62.260 ton per tahun dengan luas areal perkebunan mencapai 78.969 hektare,” ujar Bismi.
OJK melihat pengembangan kakao tidak cukup hanya dilakukan dari sisi produksi. Identitas mutu, standardisasi proses dan karakter cita rasa kakao asal Kolaka Utara juga dinilai perlu diperkuat agar mampu memiliki daya saing hingga pasar global.
Karena itu, penguatan rantai nilai dilakukan sejak sektor hulu hingga hilir. Modernisasi dan permodalan petani menjadi bagian dari penguatan sektor hulu, sementara perlindungan jaminan sosial, standardisasi ekspor dan kepastian pasar menjadi bagian dari strategi pengembangan di sepanjang rantai pasok.
Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK Winter Marbun menekankan pentingnya pemanfaatan sumber pembiayaan di luar perbankan. Lembaga pembiayaan, modal ventura dan lembaga keuangan mikro dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat permodalan petani, UMKM dan koperasi.
Menurutnya, fleksibilitas permodalan dan pelindungan bagi pelaku usaha menjadi faktor penting agar petani kakao mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan memiliki daya saing.
Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar juga menilai pengembangan kakao harus dilakukan dengan mengubah orientasi dari sekadar mengejar volume produksi menjadi peningkatan nilai.
“Pengembangan kakao harus melihat keseluruhan ekosistem dari hulu hingga pemasaran dan nilai tambah. Kita perlu mendorong perubahan orientasi dari mengejar sebanyak-banyaknya kilogram (‘berburu berat’) menjadi mengejar produktivitas sekaligus kualitas dan nilai setiap kilogram (‘berburu nilai’), serta menghilangkan ego sektoral dengan membagi peran secara jelas pada setiap rantai nilai,” ujar Bupati Kolaka Utara.
Pendekatan tersebut akan diperkuat melalui pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, peningkatan literasi keuangan dan pendampingan agar keluarga petani semakin bankable. Akses terhadap pembiayaan sektor riil juga akan diperluas sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu membuat kakao Kolaka Utara memiliki identitas yang lebih kuat di pasar. Tidak hanya menjual biji kakao mentah, daerah tersebut diarahkan mampu membangun standar mutu dan profil cita rasa yang memiliki asal-usul jelas serta dapat diterima pasar global.
Pengembangan ekosistem ini selanjutnya akan diperkuat melalui penandatanganan MoU yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Kolaka Utara. Kesepakatan tersebut akan menjadi tindak lanjut konkret dari koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan OJK Sultra bersama para pemangku kepentingan.***
Komentar