IndeksSultra.com, Kendari- Perluasan layanan keuangan di Sulawesi Tenggara diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat di pulau-pulau terluar.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menegaskan bahwa akses keuangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian keluarga dan pengembangan usaha.
Pesan tersebut disampaikan Bismi saat menutup rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di kawasan Eks MTQ Sultra, Minggu (25/10/2026) malam.
Menurutnya, pembiayaan yang sesuai kebutuhan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi risiko usaha. Karena itu, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.
OJK Sultra juga mengapresiasi dukungan Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan BIK 2026.
Bismi berharap kerja sama tersebut terus diperkuat agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses layanan keuangan formal.
“Mari kita jadikan hari ini bukan akhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan,” kata Bismi.
Selama pelaksanaan BIK Sultra pada 24-25 Oktober 2026, tercatat penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp67,50 miliar, pembukaan 4.889 rekening baru, serta 5.778 pengunjung. Sebanyak 200 peserta juga mengikuti kegiatan edukasi keuangan.
Bagi OJK Sultra, capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan program yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses layanan keuangan, tetapi juga pemahaman untuk memilih produk yang sesuai dan menggunakannya secara bertanggung jawab.
“Kami siap berjalan di sisi Bapak dan Ibu sekalian, dari kota hingga pulau-pulau terluar, sampai setiap rumah tangga di Bumi Anoa,” pungkas Bismi.
OJK Sultra menyatakan siap melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara.
Komentar