IndeksSultra.com, Kolaka- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan sebagai fondasi utama dalam arah pembangunan daerah tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka, Selasa 5 Mei 2026.
Menurutnya, perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial maupun sektoral. Ia menekankan perlunya integrasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sultra. Dimana, wilayah kepulauan akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.
Penguatan Koperasi Merah Putih turut didorong sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menjembatani pelaku usaha kecil dengan kawasan industri.
Dari sisi ekonomi, Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,70 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Meski demikian, tingkat kemiskinan masih berada di angka 10,14 persen, sehingga menjadi tantangan utama yang harus ditangani secara berkeadilan.
Sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan tren membaik. Tingkat kemiskinan menurun dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, sementara Gini Ratio tercatat 0,357 pada September 2025, lebih baik dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,363.
Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 3,33 persen dan termasuk rendah secara nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,25 pada 2025, meningkat dari 73,62 pada tahun sebelumnya.
Menghadapi tahun 2027, Gubernur juga mengingatkan adanya tantangan fiskal, terutama terkait ketergantungan terhadap transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah.
“Kedepan penting untuk melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, dengan memastikan setiap belanja daerah, khususnya belanja operasional, memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Musrenbang ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, dan sejahtera.
Komentar