IndeksSultra.com, Kendari- Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja keuangan di lingkungan Polda Sultra.
Anev yang berlangsung di Aula Biro Logistik Polda Sultra tersebut diikuti oleh para Kabagren Polres, Kasubbagrenmin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu, serta operator SAKTI. Forum ini membahas capaian IKPA sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran.
Sejumlah indikator strategis menjadi fokus evaluasi, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja anggaran. Selain itu, beberapa poin yang dinilai masih perlu perbaikan di antaranya deviasi halaman III DIPA, pengelolaan belanja kontraktual, optimalisasi penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta capaian output program.
Kabidkeu Polda Sultra, Kombes Pol M. Kunto Wibisono, menegaskan bahwa evaluasi IKPA harus dilakukan secara konsisten agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil serta manfaat program yang dihasilkan.
“IKPA merupakan tolok ukur penting dalam melihat sejauh mana anggaran dikelola dengan baik. Evaluasi seperti ini harus menjadi budaya kerja untuk mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terukur, sehingga pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran, tertib administrasi, serta mendukung pencapaian target organisasi.
Senada dengan itu, Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra, Bais Adiputra, mengajak seluruh satuan kerja untuk mengubah pola pikir dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa setiap anggaran yang dikelola merupakan amanah negara dan rakyat.
Menurutnya, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada ekonomi dunia, stabilitas ekonomi nasional harus dijaga melalui kebijakan yang disiplin dan pelaksanaan anggaran yang presisi. Ia juga menyoroti bahwa APBN 2026 tetap diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga defisit dan ruang fiskal secara hati-hati.
“Setiap satuan kerja harus beralih dari pola pikir menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan manfaat publik yang terukur,” tegasnya.
Kegiatan Anev ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan kinerja anggaran yang lebih berkualitas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.***
Komentar